Tag Archives: Peraturan pramuka

Struktur Organisasi Gerakan Pramuka yang Baru (menyesuaikan)

Sesungguhnya Struktur Organisasi Gerakan Pramuka telah diatur pada lampiran II Jukran Kwarnas Nomor: 220 Tahun 2007, tentang Pokok – Pokok Pengorganisasian Gerakan Pramuka.Namun demikian seiring waktu, terdapat perubahan pada nama Badan/ Lembaga atau Satuan, yang terdapat pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Gerakan Pramuka , seperti halnya  :1. Merujuk pada AD/ART GP Tahun 2009, bahwa Lembaga Pendidikan ...

Read More »

Memahami Petunjuk Penyelenggaraan (Jukran) Gerakan Pramuka

  Gerakan Pramuka merupakan organisasi kepramukaan oleh karena itu dibutuhkan perangkat berupa regulasi yang dapat mengatur sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan roda organisasi dan sebagai upaya mencapai tujuannya. Setiap regulasi yang diterbitkan memberikan kekuatan hukum, kejelasan struktural, dan dasar peraturan yang dapat bersifat mengikat, petunjuk dan mengarahkan serta larangan berikut sangsi bagi anggotanya. Gerakan Pramuka memiliki regulasi dan hirarki, ...

Read More »

ATURAN YANG BERUBAH/ DISEMPURNAKAN PADA AD-ART HASIL MUNAS 2023 (Bag.3)

Pada tulisan artikel ini akan memaparkan beberapa perubahan atau penyempurnaan dengan terbitnya keputusan hasil Munas Gerakan Pramuka No. 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Gerakan Pramuka yang terdiri atas 13 Bab – 65 Pasal pada AD Gerakan Pramuka dan 12 Bab – 132 Pasal pada ART Gerakan Pramuka. Kemudian untuk mengetahui perubahan tersebut, ...

Read More »

ATURAN BARU, YANG BELUM DIATUR PADA AD-ART SEBELUMNYA (Bag.2)

  Pada tulisan artikel ini akan memaparkan beberapa perubahan atau penyempurnaan dengan terbitnya keputusan hasil Munas Gerakan Pramuka No. 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Gerakan Pramuka yang terdiri atas 13 Bab – 65 Pasal pada AD Gerakan Pramuka dan 12 Bab – 132 Pasal pada ART Gerakan Pramuka. Kemudian untuk mengetahui perubahan ...

Read More »

MENGENAL PRINSIP-PRINSIP REGULASI DI GERAKAN PRAMUKA

Landasan dalam pembuatan peraturan yang ditetapkan berupa Keputusan-Keputusan di lingkungan Gerakan Pramuka maka diwajibkan memuat ketentuan-ketentuan : Adanya kewenangan dari pembuat peraturan Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan Mengikuti cara – cara atau prosedur tertentu seperti yang telah diatur dalam Sistem Administrasi Kwartir (sismintir) Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Tata urutan (heirarki) Regulasi yang terkait ...

Read More »